Ambon – Perusahan Raksasa INPEX telah menunjuk PT.Adhi Karya salah satu BUMN sebagai pelaksana pembangunan AEPC kilang LNG di Desa Lermatang, Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Selasa,12 Agustus 2025.
Tahap konstruksi tersebut akan dimulai pada tahun 2026 meliputi, pekerjaan land clearing diatas 1.600 hektare lahan dari total 5.000 hektare area konstruksi, termasuk dermaga LNG dan fasilitas pendukung lainnya.
Itu berarti Pemprov Maluku dan 11 kabupaten/kota hanya punya sisa waktu setahun untuk menyiapkan Sumber Daya Lokal (SDM) lokal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sala satu Pegiat sosial Maluku, Joe Noya mengatakan, dalam tahap ini Maluku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, jika pemerintah provinsi tidak segera untuk menyiapkan SDM yang mumpuni untuk nantinya akan di salurkan dan di pekerjakan pada proyek abadi tersebut.
Sebab, infrastruktur dasar di Tanimbar sangat terbatas, dan sebagian besar pekerjaan jenis fabrikasi yang sudah pasti akan dialihkan ke fasilitas BUMN di Pulau Jawa untuk nantinya akan di kerjakan.
Sementara itu, Maluku saat ini punya angka pengangguran terbuka sudah capai 60 ribu orang dengan rincian 11 ribu tenaga kerja di ring satu (Tanimbar dan lima kabupaten/kota sekitar) dan 49 ribu di ring dua (Ambon dan enam kabupaten/kota lainnya).
Su tau Hal ini sangat berpotensi dilatih dan jika nantinya mereka lulus sebagian bisa turut mengambil peran-peran di tahap kontruksi awal ini,” ujar Noya kepada wartawan media ini.
Lanjut Noya, ke depan INPEX membutuhkan para pekerja trampil tersertifikasi, ada sekitar 150 sertifikasi kompetensi dari sekitar 300 yang tersedia.
Skema pelatihan dibagi menjadi tiga: Level 3 di Tanimbar, Level 2 di Ambon, dan Level 1 di Pulau Jawa. Setelah sertifikasi, peserta akan magang sebelum ditempatkan di proyek: Level 1 di fabrikasi, Level 2 dan 3 di konstruksi sipil Lermatang,” ungkapnya.
Fase EPC konstruksi akan menyatukan seluruh kru Level 1–3 di proyek darat Lermatang hingga nantinya selesai pada 2029.
Tanpa langkah cepat Pemda menyiapkan SDM, peluang kerja di proyek raksasa ini berisiko jatuh ke tenaga kerja di luar Maluku tandasnya. (**)