2026 Kontruksi Awal Blok Masela Akan dimulai, Maluku Mempunyai Waktu Setahun Untuk Siapkan SDM Penuh

- Penulis

Kamis, 14 Agustus 2025 - 20:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ambon – Perusahan Raksasa INPEX telah menunjuk PT.Adhi Karya salah satu BUMN sebagai pelaksana pembangunan AEPC kilang LNG di Desa Lermatang, Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Selasa,12 Agustus 2025.

Tahap konstruksi tersebut akan dimulai pada tahun 2026 meliputi, pekerjaan land clearing diatas 1.600 hektare lahan dari total 5.000 hektare area konstruksi, termasuk dermaga LNG dan fasilitas pendukung lainnya.

Itu berarti Pemprov Maluku dan 11 kabupaten/kota hanya punya sisa waktu setahun untuk menyiapkan Sumber Daya Lokal (SDM) lokal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sala satu Pegiat sosial Maluku, Joe Noya mengatakan, dalam tahap ini Maluku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, jika pemerintah provinsi tidak segera untuk menyiapkan SDM yang mumpuni untuk nantinya akan di salurkan dan di pekerjakan pada proyek abadi tersebut.

Sebab, infrastruktur dasar di Tanimbar sangat terbatas, dan sebagian besar pekerjaan jenis fabrikasi yang sudah pasti akan dialihkan ke fasilitas BUMN di Pulau Jawa untuk nantinya akan di kerjakan.

Sementara itu, Maluku saat ini punya angka pengangguran terbuka sudah capai 60 ribu orang dengan rincian 11 ribu tenaga kerja di ring satu (Tanimbar dan lima kabupaten/kota sekitar) dan 49 ribu di ring dua (Ambon dan enam kabupaten/kota lainnya).

Su tau Hal ini sangat berpotensi dilatih dan jika nantinya mereka lulus sebagian bisa turut mengambil peran-peran di tahap kontruksi awal ini,” ujar Noya kepada wartawan media ini.

Lanjut Noya, ke depan INPEX membutuhkan para pekerja trampil tersertifikasi, ada sekitar 150 sertifikasi kompetensi dari sekitar 300 yang tersedia.

Skema pelatihan dibagi menjadi tiga: Level 3 di Tanimbar, Level 2 di Ambon, dan Level 1 di Pulau Jawa. Setelah sertifikasi, peserta akan magang sebelum ditempatkan di proyek: Level 1 di fabrikasi, Level 2 dan 3 di konstruksi sipil Lermatang,” ungkapnya.

Fase EPC konstruksi akan menyatukan seluruh kru Level 1–3 di proyek darat Lermatang hingga nantinya selesai pada 2029.

Tanpa langkah cepat Pemda menyiapkan SDM, peluang kerja di proyek raksasa ini berisiko jatuh ke tenaga kerja di luar Maluku tandasnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel tribun-malukutenggararaya.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Momen Natal Bersama Masyarakat Maluku Dan Maluku Utara Se Jabodetabek Di Jakarta.
Komunitas Teksutera Gelar Kegiatan Rutin Literasi di Bojongpicung, Dorong Peran Aktif Generasi Muda Cianjur
Keamanan Dipersoalkan, Pengunjung Laporkan Dugaan Kekerasan Oknum Security Pacific Palace
Di Duga Kuat Otak Biang Kerok Dari Prostitusi On Line Di Apartemen THE SWEET METRO Adalah Beby Ratu Oktafia
Satu Ormas Mendapat Perlakuan Istimewa “Pemda KKT Dituding Tidak Netral” Ini Sebuah Diskriminasi, Ada Apa Dengan Bupati KKT.
Menurut Akademisi Kepemimpinan Ricky Jauwerissa Mulai Menggunakan Tangan Besi.
Ketua DPP Hati Kudus Olilit Barat Dukung Aksi Kwasi Paroki Tri Tunggal Maha Kudus Sifnana
“Oknum Wakil Rakyat Yang Intoleran Asal Partai PKS” Ulah Resa Fordatkosu Masa Geruduk Kantor DPRD KKT
Berita ini 609 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 00:13 WIT

Momen Natal Bersama Masyarakat Maluku Dan Maluku Utara Se Jabodetabek Di Jakarta.

Minggu, 14 Desember 2025 - 11:58 WIT

Komunitas Teksutera Gelar Kegiatan Rutin Literasi di Bojongpicung, Dorong Peran Aktif Generasi Muda Cianjur

Minggu, 14 Desember 2025 - 08:16 WIT

Keamanan Dipersoalkan, Pengunjung Laporkan Dugaan Kekerasan Oknum Security Pacific Palace

Jumat, 24 Oktober 2025 - 17:36 WIT

Di Duga Kuat Otak Biang Kerok Dari Prostitusi On Line Di Apartemen THE SWEET METRO Adalah Beby Ratu Oktafia

Kamis, 23 Oktober 2025 - 16:36 WIT

Satu Ormas Mendapat Perlakuan Istimewa “Pemda KKT Dituding Tidak Netral” Ini Sebuah Diskriminasi, Ada Apa Dengan Bupati KKT.

Berita Terbaru