Ambon_Tribun-Maluku Tenggara_Raya.com//- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didesak untuk memastikan posisi strategis bagi anak daerah khususnya putra dan putri Kepulauan Tanimbar dalam beroperasinya Blok Masela.
Hal itu disampaikan Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Maluku, Alfian Hulishulis, Senin (25/8/2025).
Menurut Alfian, Blok Masela di Kepulauan Tanimbar adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Raksssa yang nantinya diharapkan akan menjadi motor penggerak energi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nantinya setelah pembangunan semua fasilitas selesai dan Blok Masela resmi beroperasi, maka akan nantinya terbentuk struktur pengelolaan baru mulai dari direktur lapangan, komisaris proyek, tenaga ahli, hingga teknisi professional yang nantinya menangani eksplorasi dan produksi gas di Blok Masela.
Lebih lanjut Alfian Hulishulis menjelaskan , sejauh ini program beasiswa, pelatihan, hingga peningkatan kapasitas telah berjalan. Tetapi itu belum menjawab pertanyaan paling mendasar yaitu apakah anak-anak Tanimbar yang selama ini telah di biayai oleh pemerinta daerah baik yang telah selesai menempuh pendidikannya di Cepu dan fakultas lainnya akan benar-benar nantinya menempati kursi strategis dalam operasional Blok Masela, atau hanya jadi buruh kasar di tanah sendiri ataukah akan menjadi penonton di tanah sendiri?
Ini permasalahan inti dan paling mendasar yang patut dipertanyakan, ujar Alfian saat konferensi pers yang digelar di Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon.
Pihaknya menilai bahwa keterlibatan putra-putri Kepulauan Tanimbar dalam posisi strategis bukan lagi sekadar opsi, melainkan harga mati. Serta bukan merupakan sesuatu yang ingin di tawar menawar, Tanpa itu, Blok Masela nantinya hanya akan menjadi wajah baru eksploitasi sumber daya tanpa keadilan bagi masyarakat Tanimbar.
Bagi SEMMI Maluku bersama HMI, PMII serta OKP lainnya yang tergabung dalam koalisi besar cipayung, wajib ada anak Tanimbar yang nantinya duduk di kursi strategis pengelolaan Blok Masela, ini merupakan sesuatu yang harus di penuhi serta di perhatikan oleh pempus.
“Kami mendesak Kementrian ESDM harus memastikan keterwakilan putra-putri Tanimbar pada jabatan direktur atau komisaris dan posisi manajerial utama pada saat Blok Masela mulai berproduksi nantinya,” tegasnya.
Mereka juga mendesak agar tenaga ahli dan profesional lokal harus masuk dalam struktur operasional. Menuntut porsi nyata bagi tenaga ahli dan profesional Tanimbar di bidang hukum, teknik, geologi, lingkungan, perencanaan, hingga manajemen operasional Blok Masela.
“Kapasitas SDM lokal sudah ada, tinggal kemauan politik negara untuk menempatkannya,”imbuh Alfian.
Selanjutnya, unsur Tanimbar harus hadir di level teknis produksi dan pengerjaan dalam tahap eksplorasi, konstruksi, hingga produksi gas, tenaga kerja teknis dari Tanimbar harus dilibatkan mereka harus ada di dalam.
“Transfer keterampilan langsung hanya mungkin terjadi jika anak daerah benar-benar terjun di jantung operasi Blok Masela,” ujarnya.
Koalisi cipayung menolak pola eksploitasi yang menyingkirkan anak daerah. Menolak Blok Masela dijadikan sekadar lading energi nasional tanpa ruang bagi masyarakat lokal.
Jika posisi strategis dikuasai pihak luar, maka ini bukan pembangunan, melainkan kolonialisme energi dengan wajah baru. Selain itu, negara wajib mengikat dengan regulasi keberpihakan kepada masyarakat tanimbar
Kementerian ESDM harus membuat aturan jelas yang menjamin keterlibatan anak Tanimbar distruktur pengelolaan Blok Masela. Tanpa regulasi ini, keterwakilan hanya akan jadi janji janji kosong semata. Negara wajib hadir mengawal keadilan energi untuk Maluku.
“Kami mendesak Kementerian ESDM memastikan putra-putri asli Tanimbar wajib ditempatkan pada posisi strategis dalam pengelolaan Blok Masela, baik di PT Inpex Masela maupun BUMN terkait,” tegasnya.
Koalisi cipayung plus Maluku ini menegaskan bahwa keterwakilan anak daerah di posisi strategis pengelolaan Blok Masela adalah kewajiban moral, politik, dan hukum. Maluku tidak boleh hanya jadi penonton di tanah sendiri.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap mengawal dengan advokasi politik, aksi massa, dan langkah-langkah hukum. Blok Masela harus menjadi simbol keadilan energi, bukan sumber luka baru bagi rakyat Maluku tutup Alfin(**)
