Jakarta: Ketua Umum Badan Pemekaran Tanimbar Utara, Dr. Kelvin Keliduan, S.H., M.H., memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas dukungan yang luarbiasa dari berbagai pihak terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanimbar Utara. Menurutnya, dukungan ini membuktikan bahwa aspirasi pemekaran telah menjadi cita-cita bersama masyarakat di Kepulauan Tanimbar.
Kelvin menyebut, respon positif yang datang dari Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Anggota DPD RI Dapil Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos., yang memberi keleluasan serta memberi energi baru bagi perjuangan pemekaran tersebut “Kami berterima kasih karena pemerintah daerah dan wakil daerah di tingkat nasional telah menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan DOB Tanimbar Utara. Ini bentuk perhatian besar bagi masyarakat di wilayah utara Tanimbar,” ujarnya.
Selain itu, dukungan nyata juga datang dari organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), tokoh agama, serta seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kelvin, suara masyarakat yang konsisten menginginkan pemekaran adalah bukti bahwa DOB Tanimbar Utara bukan sekadar kepentingan elite para elite, melainkan kebutuhan nyata demi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Lebih jauh, Kelvin sangat mengapresiasi langkah maju DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dalam sidang paripurna pada tanggal 15 Agustus 2025 resmi memasukkan agenda pemekaran Tanimbar Utara ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni RPJMD dan RPJPD. “Keputusan DPRD ini sangat strategis karena menjadikan pemekaran bagian dari rencana pembangunan wajib dan resmi. Artinya, perjuangan ini memiliki legitimasi politik dan arah kebijakan yang jelas,” tegasnya.
Kelvin juga menegaskan bahwa perjuangan DOB Tanimbar Utara tidak dapat berdiri sendiri. Ia menekankan pentingnya dukungan formal dari DPRD KKT dan Bupati KKT dalam bentuk sebuahqa rekomendasi resmi pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara, sehingga perjuangan di tingkat pusat memiliki dasar yang kuat.
“Tahapan teknis sudah kita lalui, tinggal menunggu Presiden membuka moratorium pemekaran daerah. Jika hal itu terjadi, Kec. Kormomolin, Nirunmas, Wuarlabobar, Molo Maru, Fordata dan Tanimbar Utara siap berdiri sebagai kabupaten baru (Kabupaten Tanimbar Utara). Infrastruktur sosial, dukungan masyarakat serta legitimasi politik daerah sudah kita miliki,” jelas Kelvin.
Di akhir penyampaiannya, ia kembali menekankan bahwa pemekaran Tanimbar Utara adalah jalan menuju pemerataan pembangunan, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah utara. “Kita semua harus berdiri bersama. Pemekaran ini bukan semata simbol, tetapi kebutuhan mendesak untuk masa depan Tanimbar,” pungkasnya.(**)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
