Tribun Maluku Tenggara Raya.com,-SAUMLAKI, MALUKU — Proses pendaftaran tenaga kerja lokal untuk mendukung pembangunan Proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, menuai sorotan dari masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan tenaga kerja seiring bergulirnya proyek strategis tersebut.
Sorotan terutama diarahkan pada mekanisme pendaftaran di Posko Terpadu Saumlaki yang disebut menimbulkan antrean panjang. Masyarakat juga mempertanyakan kesiapan sistem pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan dan verifikasi dokumen pencari kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya pembenahan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas teknis, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen.
Aktivis asal Tanimbar, Gilang Kelyombar, yang juga disebut sebagai Ketua Aliansi FPPKT, mengkritik kinerja pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia lokal.
Kami melihat Bupati lebih sering berada di luar daerah dengan agenda yang menurut kami belum terlihat jelas asas manfaatnya bagi rakyat. Sementara di Saumlaki, ribuan pemuda lokal membutuhkan kepastian, pelatihan, dan sertifikasi agar dapat bersaing dalam proyek Blok Masela,” ujar Gilang dalam keterangan yang diterima media ini.
Menurut Gilang, pemerintah daerah semestinya memiliki peta jalan ketenagakerjaan yang jelas, mulai dari pendataan pencari kerja, pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga mekanisme penempatan tenaga kerja lokal.
Ia juga menilai keberadaan proyek LNG Abadi Blok Masela harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja asal Tanimbar, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Masyarakat juga meminta pemerintah daerah memperkuat program pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri migas.
Program sertifikasi kompetensi, menurut mereka, perlu dipersiapkan sejak dini agar pencari kerja lokal memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar industri.
Selain pemerintah daerah, keterlibatan kontraktor proyek, termasuk INPEX Masela Ltd., serta pemangku kepentingan terkait dinilai penting dalam membangun ekosistem pelatihan dan penyiapan tenaga kerja lokal.
Di sisi lain, tuntutan mengenai prioritas tenaga kerja lokal perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar kompetensi, serta kebutuhan teknis masing-masing posisi pekerjaan.
Forum Putra Putri Kabupaten Kepulauan Tanimbar (FPPKT) bersama elemen masyarakat adat terdampak juga menyampaikan surat protes terbuka kepada manajemen INPEX Masela Ltd.
Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait proses penerimaan tenaga kerja tahap awal proyek LNG Abadi Blok Masela.
Pertama, mereka meminta adanya prioritas maksimal bagi tenaga kerja lokal Tanimbar untuk posisi yang dapat diisi oleh masyarakat setempat.
Kedua, mereka meminta adanya dukungan pelatihan atau on-the-job training bagi pemuda lokal yang memiliki potensi tetapi belum memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi.
Ketiga, mereka meminta proses verifikasi data pelamar dilakukan secara ketat dan transparan guna mencegah dugaan penggunaan dokumen kependudukan yang tidak sesuai serta praktik percaloan.
Keempat, mereka meminta pemerintah, SKK Migas, INPEX, dan perusahaan subkontraktor memperhatikan keterlibatan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan dan kebutuhan proyek.
FPPKT juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya praktik “titipan” atau nepotisme dalam proses seleksi. Namun, tudingan tersebut masih merupakan kekhawatiran dan pernyataan dari kelompok masyarakat yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Masyarakat meminta seluruh tahapan rekrutmen dilakukan secara transparan, mulai dari pengumuman lowongan, persyaratan, pendaftaran, verifikasi dokumen, seleksi, hingga pengumuman hasil.
Mereka juga meminta adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan.
Menurut mereka, transparansi menjadi penting mengingat proyek Blok Masela diproyeksikan membawa dampak ekonomi dan ketenagakerjaan yang besar bagi Kepulauan Tanimbar.
FPPKT dan elemen masyarakat adat menyatakan mendukung keberadaan investasi Blok Masela, tetapi meminta agar keberadaan proyek tersebut memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dan kesempatan kerja.
Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dan memastikan pelayanan kepada pencari kerja berjalan efektif.
Dalam surat protes tersebut, kelompok masyarakat juga menyatakan akan melakukan konsolidasi massa apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan perhatian.
Mereka bahkan menyebut kemungkinan melakukan aksi massa hingga penghentian aktivitas darat proyek apabila tenaga kerja dari luar daerah dinilai menguasai kesempatan kerja yang menurut mereka semestinya dapat diberikan kepada masyarakat lokal.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena seluruh bentuk penyampaian aspirasi masyarakat perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum agar tidak mengganggu keamanan, ketertiban, maupun keberlangsungan kegiatan investasi.
Hingga berita ini disusun, sejumlah tudingan yang disampaikan dalam pernyataan masyarakat tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas terkait, INPEX Masela Ltd., dan pihak-pihak lain yang disebut.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan proses rekrutmen tenaga kerja Blok Masela berlangsung transparan, objektif, berbasis kompetensi, serta memberikan kesempatan yang adil kepada tenaga kerja lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persiapan sumber daya manusia lokal tidak berhenti pada persoalan rekrutmen, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang agar masyarakat Tanimbar memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagai tahapan pembangunan Blok Masela.
***
