Tribun Maluku Tenggara Raya.com,-SAUMLAKI, MALUKU — Persoalan disparitas harga komoditas dan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian masyarakat di wilayah Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kondisi geografis kepulauan yang seharusnya mendapat perhatian khusus dalam tata kelola distribusi justru dinilai membuat masyarakat di kecamatan dan pedesaan harus menanggung beban ekonomi yang lebih berat dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah harga batok kelapa dan kopra yang dinilai belum memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat sebagai produsen.
Di wilayah Saumlaki dan Larat, harga batok kelapa disebut telah berada di atas Rp10.000, sementara di Kecamatan Wuarlabobar dan sejumlah wilayah pedesaan, harga komoditas tersebut dilaporkan hanya berada di kisaran Rp5.000 atau bahkan di bawahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya batok kelapa, harga kopra juga menjadi keluhan masyarakat. Harga kopra disebut tidak pernah menetap dan cenderung mengalami kenaikan maupun penurunan dengan nominal yang tidak menentu.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan menentukan perhitungan ekonomi dari hasil perkebunan mereka. Kopra yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat kepulauan seolah tidak memiliki kepastian harga yang dapat dijadikan acuan.
Masyarakat menilai, dalam kondisi tertentu, harga kopra ditentukan berdasarkan kondisi pasar dan keputusan pembeli, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lemah.
Harga kopra ini tidak pernah pasti. Hari ini bisa berbeda dengan hari berikutnya. Masyarakat akhirnya hanya menerima harga yang ditawarkan karena tidak memiliki banyak pilihan untuk menjual hasil mereka, ungkap seorang tokoh masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu hadir membangun sistem tata niaga yang lebih transparan agar masyarakat tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan.
Kami bukan meminta harga yang terlalu tinggi. Yang kami harapkan adalah kepastian, keterbukaan dan harga yang wajar. Jangan sampai masyarakat bekerja keras mengolah kelapa menjadi kopra, tetapi ketika dijual harganya ditentukan sesuka hati, tegasnya.
Harga BBM Ikut Memperparah Beban Masyarakat.Persoalan harga komoditas tersebut semakin berat dengan kondisi harga BBM yang dikeluhkan masyarakat belum seragam dan belum sepenuhnya terkendali.
Di sejumlah wilayah kecamatan dan pedesaan, masyarakat menyebut harga BBM dapat mencapai lebih dari Rp20.000 per liter, sementara harga di wilayah kota disebut berada pada kisaran belasan ribu rupiah.
Kondisi tersebut menjadi beban tersendiri bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan kecil maupun transportasi antardesa.
Tingginya harga BBM secara langsung berdampak terhadap biaya pengangkutan hasil perkebunan, termasuk kopra dan komoditas kelapa lainnya. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membawa hasil produksi menuju pusat perdagangan semakin besar.
Ironisnya, ketika biaya produksi dan transportasi meningkat, harga jual hasil perkebunan masyarakat justru tidak memiliki kepastian.
Situasi ini dinilai menciptakan tekanan ekonomi berlapis bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan kecamatan.
Tata Niaga Komoditas Perlu Dibenahi. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi teknis tidak hanya melakukan pengawasan terhadap harga BBM, tetapi juga memperhatikan sistem pemasaran komoditas perkebunan masyarakat.
Harga kopra, batok kelapa dan komoditas lainnya perlu memiliki mekanisme informasi harga yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui perkembangan harga sebelum menjual hasil produksinya.
Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap pasar, mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi masyarakat, serta memastikan transaksi antara petani dan pembeli berlangsung secara transparan dan adil.
Seorang tokoh masyarakat lainnya menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat sebagai persoalan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar persoalan harga komoditas.
Kalau harga hasil kebun tidak jelas, BBM mahal, kemudian biaya transportasi tinggi, masyarakat desa yang paling pertama merasakan dampaknya. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara keseluruhan, katanya.
Pemerintah Diminta Hadir Secara Nyata. Masyarakat meminta Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar bersama seluruh pihak terkait melakukan langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut secara bertanggung jawab, transparan dan penuh kepedulian terhadap masyarakat.
Pengawasan dan penertiban distribusi BBM dinilai perlu dilakukan secara intensif agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh antara wilayah kota, kecamatan dan pedesaan.
Begitu pula dengan tata niaga kopra dan hasil perkebunan lainnya. Pemerintah diharapkan menghadirkan mekanisme informasi dan penyesuaian harga yang lebih transparan, sehingga masyarakat tidak terus berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pembeli.
Masyarakat juga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, mulai dari tingkat petani, pengepul, pedagang, biaya transportasi hingga pasar akhir.
Dengan demikian, harga yang diterima masyarakat dapat lebih mencerminkan nilai produksi dan biaya yang telah mereka keluarkan.
Jangan Biarkan Ekonomi Masyarakat Kepulauan Terus Tercekik. Kondisi geografis Kepulauan Tanimbar memang menghadirkan tantangan dalam distribusi barang dan jasa. Namun, keadaan tersebut tidak seharusnya membuat masyarakat di wilayah kecamatan dan pedesaan terus menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar.
Ketidakpastian harga kopra, rendahnya harga sebagian hasil kelapa, mahalnya BBM dan tingginya biaya transportasi berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antara masyarakat di pusat kota dengan masyarakat di wilayah pedesaan.
Karena itu, masyarakat mendesak pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan penataan dan pengawasan secara intensif terhadap harga komoditas serta distribusi BBM.
Pemerintah diharapkan tidak hanya hadir ketika persoalan telah mencuat ke publik, tetapi mampu membangun sistem pengawasan dan perlindungan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Masyarakat Kepulauan Tanimbar membutuhkan kepastian harga, kepastian distribusi dan kepastian perlindungan. Jangan sampai masyarakat yang telah bekerja keras menghasilkan komoditas justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai perdagangan.
(Randy Fenan)
