Tribun Maluku Tenggara Raya.com,– 31/07/2026/ – JAKARTA – Momentum Musyawarah Nasional (Munas) III Pro Jurnalis Media Siber (PJS) yang digelar di Jakarta tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi pers secara nasional, tetapi juga melahirkan berbagai gagasan strategis dari para delegasi daerah untuk mendukung pembangunan nasional berbasis potensi daerah.
Perwakilan Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, mengontrol, serta memperkuat profesionalisme insan pers, khususnya para jurnalis yang tergabung dalam organisasi PJS di seluruh wilayah Maluku. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga independensi pers, meningkatkan kualitas pemberitaan, sekaligus memastikan fungsi kontrol sosial media berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai mengikuti rangkaian Munas III PJS di Jakarta, perjalanan delegasi Maluku menuju Surabaya dengan transit di Kota Makassar menjadi momentum penting lahirnya sebuah inisiatif baru. Dalam suasana diskusi internal yang berlangsung di kawasan wisata Pantai Losari, para pengurus PJS Maluku membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan masa depan pembangunan di Provinsi Maluku, khususnya pengembangan industri migas Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Diskusi tersebut menghasilkan gagasan yang dinilai konstruktif terkait dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang proyek strategis nasional Blok Masela. Inisiatif itu mengemuka dari Ketua DPD PJS Kabupaten Kepulauan Aru, Rangga Mode, bersama Sekretaris DPD PJS Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Livunggorwaan, yang menilai bahwa keberhasilan proyek Blok Masela harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Maluku.
Menurut keduanya, investasi migas Blok Masela merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang memiliki potensi menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, jalan, kawasan industri, jaringan listrik, telekomunikasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dalam pandangan delegasi PJS Maluku, media memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan proyek strategis tersebut secara profesional, objektif, dan berimbang. Pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat agar pembangunan berlangsung secara transparan dan memberikan manfaat yang berkeadilan.
PJS juga menilai bahwa keberadaan proyek Blok Masela bukan hanya berbicara mengenai investasi bernilai besar, tetapi juga menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan wilayah Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu pusat industri energi nasional.
Dalam diskusi tersebut, para delegasi menekankan pentingnya sinergi antara organisasi pers, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Blok Masela berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, menghormati hak masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui semangat yang lahir dari Munas III PJS, perwakilan Maluku menyatakan kesiapan untuk terus menghadirkan karya jurnalistik yang edukatif, kritis, dan membangun. PJS Maluku berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan nasional, khususnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga investasi besar tersebut benar-benar menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi Maluku dan Indonesia secara berkelanjutan.
Munas III PJS menjadi bukti bahwa organisasi pers tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas jurnalisme nasional, tetapi juga mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat demokrasi, serta memastikan setiap proyek pembangunan nasional tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.
(Randy Fenan)
